Artikel Details

Tanjung Redeb-

Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pembahasan APBD murni 2020 hingga kini terus dikebut . Didahulukannya pembahasan APBD Murni 2020 lantaran masa jabatan anggota DPRD Berau periode 2014-2019 akan segera berakhir Agustus.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Berau, Ir H Ahmad Rijal mengatakan, sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, pembahasan APBD murni 2020 sudah dimulai sejak bulan Juli lalu.

‘’Jadwal yang sudah ada, APBD Murni kita bahas sejak bulan Juli kemarin. APBD Murni harus selesai tepat waktu. Karena sudah ada edaran dari Mendagri,’’ jelasnya.

Dikebutnya pembahasan APBD Murni 2020 ini, diharapkan agar tak terjadi persoalan keterlambatan penetapan APBD 2020. Pasalnya, akan terjadi pergantian atau pelantikan anggota DPRD Berau yang baru hasil Pileg 2019 . ‘’Sehingga tak ada lagi masalah pada persoalan APBD kita. DPRD yang sekarang, yang akan berakhir masa jabatannya membahas APBD murni. Anggota DPRD yang baru periode 2019-2024, membahas APBD Perubahan,’’ terangnya.

Meski demikian ada beberapa catatan penting yang harus dilakukan Pemkab Berau, agar dalam pelaksanaannya APBD 2020 benar-benar dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019, APBD Tahun 2020 secara umum nantinya mengalami kenaikan, tentu akan berdampak pada Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan yang telah disusun oleh setiap SKPD,” ujarnya.

Berangkat dari kenaikan APBD Murni 2020, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah pada saat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Berau Tahun 2020, untuk menyampaikan dan mendahulukan program-program prioritas.

Rijal juga mengatakan, dalam hal ini Dewan meminta agar dalam hal penyusunan program dan kegiatan disusun dengan mekanisme pendekatan prestasi kerja, pencapaian hasil, akuntabilitas serta efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Untuk itu Rijal juga menyarankan, agar pemerintah memperhatikan dan membuat pengendalian dalam penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran maupun kebocoran anggaran.
“ Kami meminta agar sasaran, target, program dan kegiatan harus yang sepenuhnya mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran, serta Visi dan Misi Kepala Daerah harus diterapkan,” pinta politisi Nasdem ini.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diminta dapat dan benar-benar memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, agar penyerapan anggaran dan target pembangunan Kabupaten Berau dengan maksimal dapat terealisasi, dapat dilihat dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dirinya juga berharap pemerintah setempat, khususnya para SKPD dapat memperhatikan catatan-catatan tersebut, agar dalam pelaksanaannya anggaran tersebut benar-benar dapat terealisasi dengan baik, dan yang terpenting kegiatannya tepat sasaran.

“Dengan adanya catatan-catatan ini pihaknya berharap program rutin tahunan, program terkait visi dan misi kepala daerah dapat terakomodir dengan baik dan maksimal,” imbuhnya. (bangun banua)