blog-img
09/07/2019

Status Masjid Agung Masih Ngambang

Bangun Banua | Infrastruktur

Tanjung Redeb –

Perda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau yang baru disahkan Senin (8/7), haruslah menjadi motivasi tersendiri bagi Pemkab Berau. Pasalnya, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ternyata masih ada beberapa aset daerah yang belum masuk inventaris Pemda tetapi pengelolaannya menggunakan APBD, bahkan statusnya sampai saat ini juga belum jelas, yakni terkait status Masjid Agung Baitul Hikmah yang terletak di Jalan APT Pranoto Tanjung Redeb.

Hal ini diungkapkan oleh Elita Herlina yang mewakili fraksi Golkar pada saat rapat Paripurna ke 6 dengan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi sebelum pengesahan 5 Raperda menjadi Perda. Dikatakannya, untuk masalah status Masjid Agung ini harus diselesaikan sehingga bisa jelas apakah masuk sebagai salah satu aset daerah ataukah tidak.

“Agar tidak menjadi polemik ke depannya, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau sebaiknya melakukan pendataan terkait apa-apa saja yang menjadi aset daerah. Ini juga agar nantinya tidak membebankan biaya pengelolaan aset tersebut kepada pemerintah Kabupaten Berau sehingga tidak mengambil dana APBD, dan di laporan pengelolaan juga tidak masuk,” terangnya.

Untuk itu, Elita menambahkan jika status sebagian tanah yang masuk menjadi aset Pemda sebaiknya segera diselesaikan urusan wakafnya. Ini juga termasuk sebagai salah satu upaya sensus barang atau aset Pemda jelas nantinya juga percepatan inventarisasi agar status dan pengelolaan aset juga lebih jelas dan terkoordinasi dengan baik.

Menanggapi hal ini, Bupati Berau Muharram mengatakan jika secara sudut pandang pribadi berharap hal ini tidak usah diotak-atik, biarkan apa adanya karena menyangkut kemaslahatan umat yakni tempat ibadah. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika dari BPK harus ada data aset yang jelas, seluruh aset dibenahi dan disertifikatkan, termasuk salah satunya Masjid Agung Baitul Hikmah.

“Semestinya, kalau menurut prosesnya kan yayasan dulu dibentuk baru memohon ke Pemerintah Daerah untuk pengelolaan masjidnya, barulah dananya bisa turun. Tetapi yang terjadi ini justru sebaliknya. Masjidnya jadi duluan baru yayasannya terbentuk. Dan pada saat dicek ternyata asetnya hanya sejumlah Rp 10 juta, dimana untuk pembangunan Masjid Agung juga dikerjakan oleh PU melalui kontraktor TOTAL. Untuk ini, saya sudah mengumpulkan dokumen terkait Masjid Agung itu dan cukup tebal dokumennya, dan didalamnya tidak pernah ada penyerahan aset kepada yayasan untuk pengelolaannya,” tegas Muharram.

Setelah dokumen tersebut lengkap barulah bisa diketahui apakah Masjid Agung ini haknya yayasan ataukah menjadi hak aset Pemkab Berau. Tak hanya itu, bahkan Muharram juga sempat mengajukan untuk membuat kolam air pancur di area masjid, agar Masjid Agung bisa menjadi tempat wisata religi bagi masyarakat Berau dan wisatawan.

“Tetapi sayangnya tidak bisa dipasang air mancurnya karena untuk pemasangan dan pemeliharaannya itu semua dikelola oleh yayasan,” pungkasnya. (Bangun Banua)

Bagikan Ke:

Populer