Artikel Details

Perda pemegang peranan penting, menata pembangunan hukum nasional.

TANJUNG REDEB- Pusat Kajian dan Penelitian Peraturan di Daerah (Puskalit Perda), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda,Senin (27/5) lalu, mengundang Ketua DPRD Kabupaten Berau, Hj  Syarifatul Syadiah S.pd M.Si menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pelatihan yang baru pertama kali dilakukan para peneliti muda Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan tersebut bertempat di Lantai 2 Kampus II Fakultas Syariah IAIN Samarinda Jln.H.A.M Rifaddin Samarinda Seberang.Ketua DPRD Kabupaten Berau membawakan materi tentang Regulasi dan Urgency Penyusunan Peraturan Daerah. 

Hj Syarifatul Syadiah S.Pd M.Si dikesempatan itu menguraikan dan memaparkan implementasi regulasi dan urgensi penyusunan peraturan daerah (Perda) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Berau.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para peserta sangat antusias menyimak materi dan paparan dari Ketua DPRD Kabupaten Berau tersebut ,hal ini dikarenakan Sarifatul lebih banyak menguraikan dan memaparkan implementasi regulasi dan urgency penyusunan peraturan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Berau Kegiatan seminar bagi para peneliti muda tersebut,,diharapkan dapat melahirkan peneliti-peneliti muda yang handal, dan mumpuni yg bisa berguna bagi masyarakat,bangsa,dan negara, khususnya yg berkaitan erat dengan hasil penelitian ilmiah..

Karena menurut Sarifatul, Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, Perda memegang peranan penting dalam menata pembangunan hukum nasional. Peraturan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah. Selain itu Perda secara substansif diharapkan mampu memberikan arah bagi para kepala daerah dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan tujuan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum sebagai arah pembangunan hukum nasional, memainkan fungsi besar dalam pembentukan Perda.

“ Dalam konteks politik hukum, hukum adalah sebagai alat dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan program legislasi nasional ,” urai Sarifatul.

Lebih lanjut Sarifatul menjelaskan, bahwa Perda sebagai bentuk peraturan delegasian atau perintah peraturan yang lebih tinggi, diharapkan dapat menjadi tulang punggung pelaksanaan pembangunan hukum ditingkat lokal. Namun dalam perkembangan pembentukan Perda banyak menimbulkan kontradiksi yang terjadi sebagai proses otonomi di Indonesia.

Dimulai sejak era reformasi, pembentukan Perda dirasa berjalan tanpa sebuah rancang bangun yang utuh dan komprehensif. Karena itu dalam seminar tersebut pihaknya mencoba mengangkat langkah-langkah penguatan yang dapat dilakukan untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tetap memperhatikan potensi khusus daerah. Pungkasnya.

Dalam seminar tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi, diakhiri dengan serta tukar menukar cinderamata dan  sesi foto bersama. (bangun banua)