Artikel Details

Terkait pengesahan APBD Berau tahun 2019, yang disepakati antara Anggota DPRD dan Pemerintah Darah sebesar Rp 2,4 triliun, Ketua DPRD Berau, Hj Syarifatul Sa'diah S.Pd M.Si meminta agar program prioritas pemerintah desa (pemdes) atau program pemerintah kampung (Pemkam) agar dapat diselaraskan dengan program pemerintah kabupaten (Pemkab). Hal itu agar, program dari kabupaten bisa dilanjutkan oleh pihak pemerintah desa. “ Tterutama yang berkaitan dengan aset dan batas wilayah di desa. Salah satunya program pembangunan infrastruktur jalan,” Ujarnya.

Legislatif dan eksekutif sudah sepakat pembangunan di pedesaan menjadi perhatian. Dirinya pun meminta agar Pemdes di seluruh Kabupaten Berau dapat menyelarasakan program pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah mereka.

Ditegaskannya, apabila Pemkab membangun jalan antar kecamatan dan desa, maka pihak Pemdes diharapkan melanjutkan pembangunan jalan antar desa.

“Dengan adanya hal ini, dipastikan infrastruktur jalan dan jembatan akan dapat diselesaikan pembangunannya, dalam dua kali penganggaran di APBD,” Uajarnya.

Dilanjutkannya, dalam pelaksanaan program pembangunan jalan, setiap tingkatan pemerintahan memiliki batas wewenangnya. Seperti mana yang bisa menggarap jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Selain itu menurut Sarifatul, batas wilayah dan aset tentunya harus jelas, sehingga diharapkan prioritas kabupaten memperbaiki jalan yang merupakan wewenang kabupaten, bisa dilanjutkan pemdes dengan membangun jalan di desa. Kemudian tambahnya, pemerintah kabupaten akan mendorong pemerintah provinsi juga memberbaiki jalan yang menjadi wewenang provinsi.

“Sehingga dengan demikian permasalahan infrastruktur jalan dapat teratasi. Jadi yang sudah ada jalannya akan diperbaiki, yang belum ada jalannya agar dibangun badan jalannya. Hal ini harus dilakukan bertahap,” paparnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, . Dampak positifnya, Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD Berau juga memiliki peran dalam membangun sebuah desa, baik untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnnya. “ Karena itu kami berpesan kpeda masing – masing pemerintah desa, agar memanfaatkan ADK ini dengan sebaik – baiknya, harus trnasparan, tepat sasaran dan jangan membuat masalah,” Pesanya.