Artikel Details

TANJUNG REDEB

Sering menghilangnya keberadaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau membuat Pemkab mengambil kebijakan untuk menertibkan penjualan bensin eceran. Tak hanya itu, pengetap yang sering berbaris di SPBU untuk mengisi kendaraannya pun akan dipantau dan ditertibkan juga. Hal ini pun mendapat respon positif dari pihak legislatif. Pasalnya, kebijakan baru tersebut menguntungkan masyarakat luas.

“Kebijakan ini kan muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi BBM di lapangan. Jadi Pemkab memang harusnya mengambil langkah penertiban SPBU,” terang anggota Komisi II DPRD Berau Muhammad Yunus, Jumat (5/7).

Dijelaskan Yunus, tentunya dengan kebijakan dari Pemkab tersebut akan membuat masyarakat umum tidak terlalu sulit jika hendak mengantre melakukan pengisian di SPBU, yang notabene selama ini dikuasi oleh para pengetap.

Oleh sebab itu, tim yang dibentuk oleh Pemkab nantinya akan melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari distribusi BBM sampai pelayanan di setiap SPBU. Ini tentu saja untuk menghindari adanya kecurangan pengisian BBM seperti yang sudah lama berlangsung selama ini.

“Dengan adanya pengawasan itu diharapkan akan berjalan lancar. Tetapi setelah adanya penerapan kebijakan juga akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait kebijakan itu sendiri ke pengetap dan pengecer dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan pengawasan. Dan kalau melanggar baru ada tindakan,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi II Nasir Junaid juga mengatakan jika sebenarnya aktivitas pengetap dan pengecer itu benar melanggar aturan. Tetapi untuk mengurangi antrean di SPBU yang terkadang bisa sampai memakan setengah badan jalan itu juga perlu diatur untuk distribusi BBM dari depo Pertamina ke SPBU sendiri. Maksudnya untuk jarak waktu pengisian setiap SPBU tidak lama. Sedangkan yang saat ini, kata dia jadwal pengisiannya jika yang satu diisi pagi, yang lainnya diisi siang, artinya setelah habis di SPBU yang diisi pagi maka akan berpindah ke SPBU yang diisi siang.

“Jadi antrean akan tetap ada, tidak bisa kosong kecuali habis BBMnya,” katanya.

Inilah lantas mengapa sangat pentingnya diatur jalur distribusi. Dimana jika distribusi dilakukan bersamaan pada saat SPBU semuanya buka, maka pengisian tidak akan menumpuk hanya di 1 SPBU saja tetapi menyebar.

Sedangkan untuk petani dan nelayan yang ada di kampung-kampung dimana lokasi aksesnya jauh dari SPBU juga sudah dipikirkan solusinya oleh Pemkab Berau. Yakni dengan sub penyalur, yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di perkampungan.(bangun banua)