Artikel Details

Tanjung Redeb -

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik terkait pendidikan, air bersih, listrik, tower telekomunikasi serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya, dibutuhkan perjuangan yang ektra, baik melakukan lobi – lobi ke Pemprov maupun ke Pempus, hingga ke kementerian terkait. Sebab kondisi keuangan daerah tak mungkin mampu memenuhi kebutuhan dasar itu semua, sehingga DPRD Berau pun mendorong instansi terkait untuk melakukan lobi – lobi.

Wakil Ketua I DPRD Berau, H Saga mengatakan, Pemkab Berau harus cermat mengambil peluang untuk menarik dana pemerintah pusat, untuk pembangunan daerah. Diharapkannya, hal itu bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya, baik itu bersinergi dengan anggota DPR RI asal Kaltim, mau pun melobi ke kementrian terkait.

”Harus semaksimal mungkin upaya pemerintah daerah mendapatkan dana pusat. Kepala dinas diminta harus mengawal hal itu, dengan mencari sejumlah peluang yang ada untuk kepentingan daerah,” ujarnya.

Menurut Saga, apabila hubungan dengan kementrian di pusat baik, maka bantuan pemerintah pusat akan mengalir terus.  Dilanjutkannya, kementrian biasanya memerlukan data, usulan bahkan laporan tentang kondisi daerah. Maka dari itu apabila pemerintah pusat meminta itu maka daerah harus sigap. ”Dana di post kementrian sebenarnya banyak, jadi tergantung kamampuan kita melobi saja,” tukasnya.

Saga juga mengatakan, dengan adanya hubungan yang baik dengan anggota DPR RI, diharapkan  usulan yang diajukan daerah bisa diperjuangkan melalui anggota dewan yang bersangkutan. Hal ini tegasnya, perlu menjadi bahan pertimbangan serius para kepala dinas atau instansi . Sebab, Pemkab dan DPRD Berau selalu melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), khususnya dalam mendatangkan dana bantuan untuk daerah.

”Sudah semestinya jika kepala dinas pandai mencari peluang untuk mendapatkan bantuan dana pusat bagi daerah. Jika masih tidak bisa juga melaksanakan hal itu, sewajarnya jika dilakukan evaluasi oleh bupati,” imbuhnya.

Politisi PPP ini pun menegaskan, bagi pemerintah kabupaten yang kurang rajin dalam melaksanakan lobi ke pusat, maka akan berimbas pada minimnya kucuran dana dari pemerintah pusat ke daerah, secara langsung berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten.

Ditambahkannya, yang terjadi selama ini, pimpinan SOPD cenderung hanya menunggu kucuran dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang setiap tahun sudah dijatah oleh pemerintah pusat. ”Sebenarnya jika pemerintah kabupaten rajin melobi ke pusat, alokasi dana lain yang akan diberikan ke daerah juga cukup signifikan, guna membiayai pembangunan,” Tandas Saga. (bangun banua)