Artikel Details

Tanjung Redeb -

Anggota DPRD Berau, H Jasmin Hambali, kembali menyakini proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019 dan APBD murni 2020, tidak akan molor, meskipun anggota Dewan memasuki masa transisi.
"Kami yakin, pembahasan APBD-P dan APBD murni 2019 Kabupaten Berau tidak akan molor, karena anggota Dewan baru nanti Insya Allah bisa segera menyesuaikan diri, setelah menguikuti pembekalan, maupun rangkaian kegiatan pelantikkan anggota Dewan periode 2019 hingga 2024" katanya, Selasa (30/7) pagi kemarin.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi segera masuknya masa transisi anggota Dewan, dimana anggota Dewan terpilih hasil Pemilu Legislatif 17 April 2019, akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 2019 mendatang.
Pihaknya juga mengakui, kenyakinannya terhadap tidak molornya pembahasan APBD-P dan APBD murni 2020, juga karena sebagian anggota Dewan yang akan dilantik merupakan anggota petahana, sehingga tidak terlalu mempengaruhi dinamikan internal Dewan.
"Jadi kita tidak terlalu khawatir. Insya Allah berbagai proses pembahasan APBD tidak akan terganggu dan bisa berjalan lancar," ujarnya.
Menurutnya, untuk APBD perubahan 2019, saat ini masih dalam proses pembahasan, dengan prediksi tambahan anggaran sebesar dalam Raperda APBD-P 2019 sebesar Rp 3,482 triliun.

Secara garis besar RAPBD perubahan ini terdiri dari pendapatan daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp 32,3 miliar menjadi Rp 2,682 triliun atau naik sekitar 1,22 persen dari sebelumnya Rp 2,649 triliun. Pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah direncakan sebesar Rp 215 miliar dan dana perimbangan daerah setelah perubahan menjadi Rp 1,852 triliun dari sebelumnya Rp 1,822 triliun.

Sementara untuk yang lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp 614 miliar. Sementara untuk belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 3,482 triliun naik sekitar Rp 840 miliar atau 31,80 persen dari sebelumnya Rp 2,642 triliun. Belanja tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp 1,051 triliun dan belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 2,43 triliun.

Dijelaskan juga, menurut pengamatan dia dalam APBD-P 2019, beberapa program masih menjadi prioritas, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.

Melalui APBD-P 2019 ini menurutnya juga perlu dilakukan evaluasi berbagai program yang sudah direncanakan, sesuai dengbangun banua)an perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadi acuan untuk melakukan perubahan, dan kebutuhan masyarakat sekala prioritas. Pungkasnya. (bangun banua)