Artikel Details

Tanjung Redeb –

Menanggapi aksi demonstrasi untuk membatalkan UU tentang KPK hasil revisi dan RUU KUHP yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (APMB) Berau, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengaku sangat mendukung aksi yang mereka lakukan. Pasalnya, menurut dia, aksi yang dilakukan para mahasiswa ini merupakan bentuk gerakan moral dimana masyarakatnya masih perduli dengan pemerintah.

“Kita bersyukur ada mahasiswa yang mau demo, kalau tidak ada unjuk rasa ini ya kasihan juga. Artinya masih ada masyarakat kita yang perduli dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Dengan kata lain kritis,” jelasnya ketika dihubungi melalui telepon seluler miliknya pada Kamis (26/9).

Untuk itu, lanjut dia, semua aspirasi APMB yang disampaikan pada Rabu (25/9) akan diterima oleh DPRD Berau untuk selanjutnya diteruskan ke pusat. Ini juga merupakan salah satu kewajiban dari para anggota dewan untuk mendengarkan suara rakyat dan sebisa mungkin menjadi perpanjangan tangan masyarakat, untuk menyampaikannya ke pusat.

“Selama itu memang sesuai dan memang sifatnya untuk masyarakat luas, kenapa tidak kita dukung? Apalagi untuk rencana undang-undang ini juga kan akan diberlakukan seluruh Indonesia, jadi saya sebagai dewan memang tugasnya menyampaikan aspirasi atau keberatan masyarakat Berau khususnya,” tambahnya.   

Dikatakannya pula, dengan aksi begini maka para wakil rakyat yang duduk di legislatif dan eksekutif juga  bisa menjadikan bahan pertimbangan sebelum mengesahkan sesuatu terutama undang-undang. Apalagi undang-undang adalah dari dan untuk rakyat, jadi harus melihat semua aspek sebelum mengambil keputusan, yang sifatnya untuk masyarakat luas. (bangun banua)