Artikel Details

Tanjung Redeb –

Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dirapatkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Berau pada 3 Juli 2019 lalu akhirnya disahkan pada Senin (8/7). Kelima raperda tersebut adalah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), perlindungan ikan hiu Pari Manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut Berau, pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Pemerintah Daerah Berau, pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Berau Televisi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Berau tahun anggaran 2018.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Berau, anggota DPRD, OPD, dan mahasiswa, dimana agendanya adalah mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi terkait pengesahan kelima Raperda tersebut. Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pandangan akhir masing-masing fraksi dari 8 partai.

Kedelapan partai baik dari Fraksi Bulan Bintang Perjuangan, fraksi PAN, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PPP, fraksi Nasdem, dan fraksi Demokrat yang memaparkan pandangan akhir fraksinya pun menyatakan menyetujui kelima Raperda yang akan disahkan menjadi Perda.

“BPK fungsinya sangat penting terutama peranannya saat pemilihan Kepala Kampung. Dan untuk Perda perlindungan ikan hiu, Pari Manta sebaiknya sebelum diaplikasikan terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat khususnya para nelayan agar tidak salah kaprah. Pasalnya, kebanyakan nama ikan tersebut menggunakan bahasa latin yang jarang dimengerti nelayan,” jelas Syalidar saat membacakan pandangan akhir fraksi PAN.

Senada, beberapa fraksi lain seperti Nasir Junaid dari fraksi PPP dan Ahmad Rijal dari fraksi Nasdem juga mengungkapkan hal serupa. Tak hanya itu, selain memberikan persetujuan, kedelapan fraksi tersebut juga memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Berau, untuk selanjutnya bisa menjadi masukan khususnya untuk Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun anggaran selanjutnya.

“Perda penyampaian APBD bisa menjadi bahan evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya. Terlebih Berau juga sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya harus bisa dijaga malah ditingkatkan agar di tahun selanjutnya juga bisa mendapatkannya lagi,” terang Edy Santosa dari fraksi Demokrat.

Untuk itu, apa yang sudah diraih oleh Pemkab Berau khususnya untuk WTP, tidak bisa dijadikan suatu patokan keberhasilan suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD.

“WTP yang kita dapat itu baru dari sudut pandang laporan akuntansi keuangan, jadi bukan pengelolaannya yang dilihat. Tetapi dengan raihan WTP ini sudah menjadi indikator kalau arah pengelolaan keuangan Berau sudah benar, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya saja agar laporan dan realnya sama hasilnya,” jelas Bupati Berau Muharram membenarkan apa yang disebutkan di pandangan akhir fraksi.

Setelah mendengar paparan dari semua fraksi, dilanjutkan dengan pembacaan nota kesepahaman terkait pengesahan kelima Perda yang sudah disebutkan, dan juga penandatanganan nota Perda yang disahkan oleh DPRD dan Bupati Berau. (Bangun Banua)