Artikel Details

Sistem perencanaan pembangunan rencana daerah terintegrasi atau di sebut E Planning dalam waktu dekat akan diterapkan di Kabupaten Berau. Aplikasi Eplanning atau sistem informasi perencanaan pembangunan yang memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam peyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan kerja dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

Dalam hal ini anggota DPRD Berau pekan lalu melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Berau Saga, bertujuan untuk berkonsultasi mengenai penerapan e-planning yang sudah diterapkan dalam penyusunan anggaran Pemprov Sulsel.

Dijelaskan Saga, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86/2017 tentang penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dilakukan berbasis pada e-planning. Sehingga, pada penyusunan anggaran 2019 yang tengah dibahas pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), juga disesuaikan agar berbasis e-planning.

“Memang di Sulsel sudah menerapkannya, tapi untuk di Berau, mungkin belum 100 persen siap, apalagi masih banyak kendala-kendalanya,” katanya.

Menurutnya, penerapan e-planning untuk tingkat kabupaten/kota, agak diterapkan pada penyusunan anggaran 2019. “Karena untuk kabupaten ini kan banyak anggaran-anggaran yang sifatnya bantuan, salah satunya bantuan keuangan provinsi. Kalau diterapkan e-planning langsung, agak terkendala memasukkan bantuan-bantuan itu,” terang politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Namun, pada penyusunan anggaran 2019, sebagian besar tetap mengadopsi sistem e-planning. Tetapi belum 100 persen. “Memang ada hal-hal yang sudah dilakukan, ada juga yang belum. Jadi sambil menyesuaikan dulu saat ini,” terang Saga.

Menurutnya, penerapan e-planning di tingkat provinsi memang sudah memungkinkan. Sumber anggaran mereka hanya berasal dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih cepat menginformasikan ke provinsi terkait anggaran yang akan dikucurkan.

“Kalau di Berau, mungkin nanti untuk APBD 2020 penerapannya sudah bisa 100 persen. Dan kami juga sependapat apabila e-planning ini diterapkan, karena semakin transparan penggunaan anggarannya,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Baplingbang Agus , ketika dikonfirmasi mengenai E Planning, bahwa di Kabupaten Berau belum menerapkannaya, namun dalam waktu dekat pasti melaksanakan sesuai dengan  Permendagri no 86 tahun 2017. Tentu dengan persiapan yang matang untuk menjalankan .