Artikel Details

BERAUVISION.COM, TANJUNG REDEB- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, seharusnya melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Kuala Lumpur Kepong (KLK) Group, di ruang rapat Komisi I pada, Selasa siang (3/8/2020).

Namun, dikarenakan Pimpinan dari PT Malindo Mas sedang tidak ada di tempat, PT KLK Group tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas, PT SSD198 tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, PT. Hutan Hijau Mas juga tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas.

Dengan demikian, RDP yang sudah dihadiri oleh DPC F- Hukatan KBSI Kabupaten Berau dan Amggota DPRD dari Komisi I, terpaksa batal dilaksanakan.

Ketua Komisi I , Feri Kombong mengatakan, sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Berau hari ini melakukan RDP antara DPC F- Hukatan KBSI dengan PT KLK Group. Namun pertemuan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak KLK Group tidak ada yang bisa hadir.

“Hearing terpaksa ditunda karena pihaknya tidak ingin mendengarkan statement secara sepihak,”ungkap Feri, Politisi dari Fraksi Gerindra, Selasa (4/8/2020) diruang kerjanya

“Tentu, pihak KLK Group sangat diperlukan, baik klarifikasi ataupun penyelesaiannya. Karena tidak hadir maka ditunda,” ucapnya.

Sehingga langkah yang akan diambil oleh DPRD Kabupaten Berau akan menjdwalkan kembali dalam waktu dekat.

“Kita agendakan hearing kembali, Jadi jangan sampai sudah kita jadwalkan ulang mereka tak hadir lagi,”tegasnya.

Disisi lain, perwakilan buruh menanyakan dan memprotes. Pasalnya, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap dua karyawan yaitu Tian dari PT SSD dan Febri PT Malindo Mas.

“Kalau karyawan yang lainnya, sudah ada menemui titik terang, Namun terhadap dua karyawan tersebut, pada saat melakukan demo beberapa hari lalu sudah melakukan mediasi, Namun belum mendapatkan titik temu,” kata Seketaris DPC F-Hukatan, Kabupaten Berau, Erdianto di Kantor DPRD Berau.

“Bahkan Wendy lie selaku pembina serikat dari para buruh sudah melakukan mediasi, Namun belum mendapatkan kesepakatan,”tambahnya

Menurutnya, pihak managemant KLK Group tetap seperti keputusan awal yaitu membawa perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami langsung bersurat ke DPRD Berau untuk melakukan hearing ke DPRD untuk mendengar pendapat dan mencarikan solusi yang terbaik,” ucapnya

Dirinya menyayangkan pihak PT KLK Group mangkir, sehingga hearing pun ditunda.

“Padahal, hearing ini menjadi jalan tengah dalam permasalahan yang ada. Meski sebelumnya juga sudah melakukan mediasi lewat Disnakertrans, tapi tidak ada jalan keluar,”pungkasnya.(adv)

Penulis : Pilip

Editor : Tim

Sumber : berauvision.com