Artikel Details

Selain Alokasi Dana Khusus (ADK), Anggota DPRD Berau, Ir Elita Herlina MM mengingatkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk hal-hal produktif. Menurutnya, perlu penguatan peran bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) demi menjaga dana desa bisa dimanfaatkan secara tepat.

Legislator Partai Golkar itu menegaskan, BPKP yang memiliki perwakilan di seluruh provinsi punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ataupun kemungkinan salah kelola dana desa yang bisa berujung pidana.

"Ini komitmen dalam menjaga kepala kampung dari segala risiko pidana akibat salah kelola keuangan dana desa. Kita tidak ingin ada kepala kampung yang berurusan dengan hukum. Karena itu perlu adanya workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan berbasis aplikasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) ,” Ujarnya.

Elita menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot alokasi dana desa demi mempercepat kualitas pembangunan di perdesaan. Dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun pada 2015, meningkat menjadi sekitar Rp 47 triliun pada tahun berikutnya.

Alokasi dana desa pada APBN 2017 naik menjadi Rp 60 triliun. Sedangkan dalam APBN 2018, alokasi dana desa menjadi Rp 61 triliun. "Jadi, dana desa itu terus naik. Dan janji Pak Jokowi untuk mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk setiap desa itu sebagian besar sudah terealisasi," Urainya.

Elita juga menegaskan, dana desa harus dikelola secara benar, pihaknya juga mengingatkan soal peran kepala kampung yang begitu penting dalam penggunaan dana desa.

"Kepala Kampung akan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan kampung dan pengelolaan dana desa," ujar perempuan yang periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Berau ini.

Karena itu Elita mendorong pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Kabupaten Berau. "Kami atas nama masyarakat Kabupaten Berau akan terus memperjuangkan anggaran kepada pemerintah pusat, terkait dengan apa yang menjadi apirasi masyarakat Berau. Karena itu kami komitmen akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI, untuk melakukan komunikasi dengan Bappenas dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat Berau, untuk perbaikan apa yang menjadi kebutuhan masyara,at Berau,” Pungkasnya.