Artikel Details

Tanjung Redeb -

Beberapa hari terakhir ini anggota DPRD Berau disibukkan dengan agenda rapat kerja pembahasan APBD Perubahan 2019 dengan dinas instansi terkait, bahkan untuk mengejar waktu rapat kerja, kamis (18/7) , dilakukan hingga larut malam. Dalam rapat kerja tersebut setidaknya pihak eksekutif mengajukan empat proyek fisik menggunakan sistem multiyears contract (MYC) semua. Meski demikian, Dewan tetap berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

Anggota DPRD Berau, Ir H Ahmad Rijal, menjelaskan bahwa Dewan sudah melakukan rapat kerja masing – masing komisi dengan dinas instansi terkait, kemudian pertanyaan – pertanyaan tersebut dirangkum dalam rapat yang dilakukan hapir lebih kurang pukul 00:00 Wita, Kamis (18/7) pagi kemarin. Yang menarik menurut Rijal adalah, pembahasan KUA-PPAS, yang mana didalamnya ada usulan empat proyek multiyers, yakni proyek stadion mini, rumah sakit, penurapan sepanjang Sungai Kelay dari Jalan Yos Sudarso hingga Jalan PD Guna, tepatnya sampai batas rencana dermaha speed seberang jalan Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan yang ke empat proyek peningkatan sarana air bersih dalam kota.

Sehingga terjadi tanya jawab kepada masing – masing kepala dinas maupun yang mewakili dinas instansi terkait cukup memakan waktu. “ Tapi kalau proyek stadion mini memang kebutuhan mendesak, mau ngak mau harus kita bangun, karena kita sebagai tuan rumah Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) , termasuk nantinya menjadi tuan rumah Poprop (Pekan Olahraga Pelajar),” Urai politisi Partai Nasdem ini..

“ Proyek multiyersnya inilah yang menjadi bahan tanya jawab, antara Dewan dan dinas instansi terkait. Intinya, kalau pembahasan KUA-PPAS ini lancar, pembahasan KUA-PPAS ini bisa diterima oleh Dewan, termasuk mengakomodir pokok – pokok pemikiran Dewan maupun hasil reses, dan semua ini sudah dimasukkan di bulan Maret lalu, diharapkan semua terakomodir, dan ini sesuai dengan pembahasan APBD,” Ujarnya.

Masukan kepada eksekutif dari pokok – pokok pikiran Dewan tersebut rata- rata terkait infrastruktur, diantaranya pembangunan drainase, gang, sekolah, tempat ibadah di sekolah – sekolah. Tetapi semua itu juga kembali kepada ketersediaan anggaran.

Dewan sendiri tidak bisa serta merta menerima usulan proyek multiyers yang diusulkan pihak Pemkab Berau, jika apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. “ Boleh saja pihak eksekutif mengusulkan proyek multiyers, tetapi jangan lupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, sarana air bersih, listrik dan termasuk tower telekomunikasi, karena itu lebih penting.

Rijal yang juga anggota banggar menjelaskan, bahwa Dewan juga minta penjelasan dari masing – masing proyek multiyers tersebut, mulai dari nilai anggarannya, kemudian minta presentasikan, juga sistem pembayarannya bagaimana dan lain sebagainya.

“ Insya Allah besok, Jum'at (19), paripurna kesepakatan bisa dilaksanakan, setelah kesepakatan KUA-PPAS, selanjutnya akan dirangkum dalam sebuah RAPBD, untuk dibahas Dewan, lalu dilakukan paripurna APBD Perubahan 2019,” tutupnya.(bangun banua)