Artikel Details

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyusun struktur Alat Kelengkapan (AKD). AKD yang dilakukan penyusulan ulang keanggotaan adalah Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta komposisi komisi-komisi.

Penyusunan AKD ini sempat diskor untuk penyusunan komposisi yang tepat terhadap struktur dan keanggotaan komisi-komisi. Anggota DPRD Berau, Atilagarnadi SH, menyebutkann bahwa hari ini Dewan memulai membahas AKD, jika memungkinkan pembahasan AKD ini dua hari bisa selesai.

“Rapat pembahasan AKD ini memakan waktu karena keanggotaan komisi-komisi belum bisa ditetapkan, karena bisa jadi belum meratanya komposisi keanggotaan. Karena semua itukan harus ada kesepatan antar masing – masing fraksi” terangnya.

Dia menyebutkan, keanggotaan komisi-komisi dalam tata tertib (Tatib) diupayakan sesuai jumlah kursi atau bagaimana, semua tergantung hasil rapat AKD.

Pembahasan AKD ini dalam rangka persiapan sembari menunggu unsur pimpinan definitif, agar ketika unsur pimpinan sudah definitif, AKD tinggal ditandatangani. “ Anggap saja kegiatan ini untuk mengisi waktu luang, sehingga perlu ada persiapan – persiapan yang matang. Sehingga ketika nanti unsur pimpinan sudah definitif, dan bisa ditandatangani, kami bisa langsung eksen,” ungkapnya.

Setelah lengkapnya komposisi komisi-komisi, selanjutnya rapat untuk memberikan kepada seluruh komisi memilih unsur pimpinan masing-masing.

Dia menambahkan, susun tersebut bisa ulang, komposisi komisi-komisi bisa dilakukan sekali satu tahun untuk masa tugas pada tahun berjalan. Demikian juga dengan komposisi Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Namun untuk Banggar dan Bamus, unsur pimpinan dipegang oleh pimpinan DPRD.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, komposisi keanggotaan komisi-komisi di DPRD Berau dapat berimbang sehingga pelaksanaan tugas kedewanan dapat berjalan dengan baik.

Dia mengingatkan, tantangan beban tugas ke depan akan semakin berat. Untuk itu dia berharap, kinerja dan disiplin seluruh anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi hendaknya dapat ditingkatkan. Hal itu agar pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan agenda-agenda politik dapat dilaksanakan secara bersamaan. pungkasnya.