Artikel Details

Tanjung Redeb -

Setelah dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau periode 2019-2024 langsung tancap gas bekerja. Beberapa hari ini melaksanakan  rapat perdana dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Madri Pani dan Wakil Ketua DPRD sementara, Hj Sarifatul Sya'diah S.Pd M.Si.

Sebelumnya mereka dilantik pada 18 Agustus 2019 lalu. Meskipun adalah anggota DPRD baru periode 2019 – 2024, tapi beberapa diantaranya berstatus incumbent yang sudah berpengalaman, diantaranya 12 orang.

Rapat perdana pembentukan Tatib itu dibenarkan oleh anggota Dewan, H Rahmatullah, pada rapat perdana dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Berau ini membahas persiapan pembentukan tata tertib.

“ Rapat perdana kami membahas persiapan penyusunan Tatib, yang hingga kini terus berlagsung. Hal ini terus berlangsung dikarenakan adanya berbagai intrupsi dari anggota Dewan, dan hal itu wajar,” ujarnya.

Dalam rapat pertama bahan sudah diberikan untuk dibaca dirumah masing-masing, dan hari ini bertemu untuk bertemu mendiskusikannya kembali untuk periode 2019-2024. jelas politisi PKS ini

Lebih lanjut dijelaskannya, setelah dibahas dan didiskusikan dengan seluruh anggota Dewan dan mendapat persetujuan, tentu akan disahkan dan di evaliasi oleh Pemerintah Provinsi, karena ini menyangkut peraturan.

“Kalau anggota Dewan lama sudah paham Tatib, tapi yang baru harus tahu akan hal itu,” ujarnya.

Dikatakannya, setelah tatib selesai, pimpinan Dewan sementara akan mengagendakan pembentukan fraksi. “Kita belum bisa orientasi kalau tatib dan fraksi belum final,” jelas pria yang akrap disapa Tullah ini.

Disampaikan juga, bahwa anggota Dewan .harus secepatnya menyelesaikan tatib dan fraksi, karena sejumlah agenda rakyat sudah di depan mata. “Kalau sudah ada tatib dan farksi serta banggar akan segera diparipurnakan oleh anggota Dewan,” terangnya.

Dijelaskan juga, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. (bangun banua)