Artikel Details

Tanjung Redeb,

 Selain melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019, saat ini pembahasan APBD 2029 juga memasuki tahapan pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Berau.

Wakil Ketua DPRD Berau, H Saga mengatakan, melalui pembahasan bersama antara Banggar Dewan -TAPD eksekutif, diharapkan APBD murni tahun 2020 mendatang benar-benar menghasilkan program yang pro pada masyarakat Berau.
"Pastinya kami di Dewan akan menekankan program atau kebijakan pembangunan di tahun depan, harus lebih berpihak terhadap kepentingan masyarakat seperti pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Sebab menurut Saga, masih banyak kebutuhan dasar yang kerap disampaikan masyarakat ketika Dewan melakukan reses untuk dipenuhi, sama halnya ketika melakukan Musrenbang, banyak sekali kebutuhan dasar yang disampaikan kepala kampung maupun camat mewakili warganya, agar selama ini kebutuhan dasar yang selama ini belum terpenuhi, besar harapan mereka melalui APBD Perubahan maupun APBD murni dapat segera dipenuhi.

“ Contoh, masalah ketersediaan air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan dan termasuk tower telekomunikasi, kesemuannya itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang selama ini di wilayah domisilinya belum dapat menikmati secara keseluruhan seperti apa yang sudah dinikamti masyarajat Kota Tanjung Redeb dan sekitarnya,” Ungkapnya. 
Politisi PPP ini juga menambahkan, pihaknya juga menegaskan sesuai jadwal dalam pembahasan bersama TAPD pihaknya nanti sekitar awal bulan Agustus mendatang akan mempelajari secara detail KUA-PPAS yang telah disampaikan eksekutif. Sehingga kebijakan yang diajukan oleh Pemkab Berau sejalan dengan semangat DPRD Berau.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah bukan saja dilihat dari besarnya pendapatan daerah. Tetapi bagaimana hasilnya dapat dirasakan masyarakat."Jadi intinya kebijakan itu harus pro dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat Berau," tegasnya. 
Menurutnya, Dewan berharap bulan Januari 2020 APBD murni mulai bisa digunakan. Untuk itu, diharapkan dalam pembahasan diharapkan tidak terjadi kemunduran waktu dan penjelasan terkait program juga harus tepat.
"Kita tidak ingin ada keterlambatan waktu, agar APBD murni bisa digunakan pada akhir Januari, dan alkhamdulillah selama ini kita tidk pernah mengalami keterlambatan pengesahan APBD murni, selalu tepat waktu. Untuk itu diharapkan pembahasan RAPBD 2020 tidak terkendala dengan waktu, karena semuanya memang untuk kepentingan masyarakat," tutupnya. (bangun banua)