blog-img
20/05/2019

Tukar Guling dengan Pemilik Hotel Atau Minta lahan ke Pemkab

Bangun Banua | Sumber Daya Manusia

TANJUNG REDEB -

Segala cara dilakukan guna mengatasi kondisi rumah tahanan klas IIB Tanjung Redeb yang kapasitas penghuninya semakin overload. Untuk itu, pada Senin (13/5) di ruang rapat fraksi, pertemuan membahas permasalahan terkait rutan ini digelar, dipimpin Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah dengan kepala Bapelitbang Berau dan kepala Rutan. Hasilnya, salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mengadakan pertemuan dengan pemilik hotel yang sedang dibangun tepat disamping rutan.

Solusi ini dikemukakan oleh Kepala Bapelitbang Berau, Agus Wahyudi. Dikatakannya, pihaknya akan membantu memfasilitasi pertemuan dengan pemilik hotel 7 lantai yang saat ini dalam proses pembangunan. Selain itu, ide ini mengemuka lantaran sebelum ada nya pembangunan hotel tersebut, pemiliknya sudah bersedia menukarnya dengan membangun rutan yang baru.

“Kita mau bantu, tetapi dari Bapelitbang kan juga harus mengikuti mekanisme. Kalaupun tidak bisa dengan pemilik hotel, solusi lainnya yaitu dari pihak rutan bisa mengajukan permohonan ke Pemkab untuk minta bantu lahan kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta ijin untuk membangun rutan. Karena ini secara manusiawi juga kondisi rutan yang sudah terlalu penuh tidak layak dihuni, sehingga Pemkab juga wajib lah membantu,” ungkapnya.

Tetapi, dikatakan lebih lanjut oleh Agus, bantuan yang diberikan Pemkab ini juga terbatas karena anggaran yang ada juga harus disesuaikan. Tetapi untuk opsi tukar guling dengan pemilik hotel masih sangat memungkinkan, dan banyak yang sudah melakukan hal serupa seperti di Samarinda.  

Sedangkan dikatakan Sari, masalah rutan ini sudah lama direncanakan pembahasannya guna mencari solusinya. Hanya saja, agenda ini tertunda lantaran kegiatan tahapan-tahapan Pemilu 2019 lalu. Sedangkan untuk permasalahan rutan sendiri, dikatakan Sari bukan hanya sekadar kapasitasnya yang sudah melebihi batas melainkan ada masalah lainnya.

“Melihat kondisi sekarang tetap saja warga binaan ini harus diperlakukan secara manusiawi juga. Bukan berarti mereka harus benar-benar nyaman tetapi dilihat juga kelayakannya kondisi rutan itu sendiri. Kami juga prihatin, tetapi kondisi APBD saat ini juga dari kami belum bisa menganggarkan, terlebih juga rutan ini adalah instansi vertikal (di bawah Kemenhumkam). Untuk itu, semua opsi bisa dipikirkan sembari pihak rutan bertemu pihak ketiga yang mau tukar guling dengan rutan yang ada sekarang dengan difasilitasi Bapelitbang,” terang Sari.

Sementara itu, Kepala rutan klas II B Dwi Hartono memaparkan jika rutan yang dibangun pada 1995 itu hanya memiliki lahan seluas 1,5 hektare dimana bangunannya hanya setengah hektare saja. Dan kini jumlah tahanannya sudah mencapai 827 orang padahal kapasitasnya hanya mampu menampung 195 orang saja.

“Untuk kendala ini kami sudah melakukan beberapa cara untuk mengatasinya yakni jangka pendek, dengan membuat tempat tidur tingkat walaupun agak berdesakan. Juga mengurangi waktu besuk dari 5 sampai 10 menit lantaran terbatasnya ruang bagi pembesuk. Dimana dalam seharinya bisa sampai 300 pembesuk yang datang,” bebernya.

Sehingga, semua opsi yang diberikan kata Dwi bisa dilakukan, termasuk pemindahan rutan dengan harapan Pemkab bersedia menyediakan lahan dan membangun fasilitasnya.(bangun banua)

Bagikan Ke:

Populer