blog-img
28/05/2019

Semua Perda Perlu Dipantau dan Dievaluasi Kembali

Bangun Banua | Pemerintahan

TANJUNG REDEB-   Seiring berjalannya waktu, setiap adanya pergantian seorang kepala daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) nyaris selalu ada yang diubah, atau bahkan hampir setiap tahunnya membuat sebuah Perda yang baru. Namun mengesahkan sebuah Perda bukanlah hal yang mudah, dan dibutuhkan waktu untuk dikaji lebih dalam sebelum disahkan. Karena itu setiap Perda perlu dipantau, ditinjau dan dievaluasi kembali meski sudah disahkan.

Sebab bukan tidak mungkin seiring berjalannnya waktu pula sebuah aturan sudah kadaluarsa, adanya perubahan Undang Undang. Kemungkinan yang lain, kewenangan yang diberikan bukan lagi kewenangan Kabupaten/Kota, kemudian dialihkan menjadi kewenangan Provinsi. Alasan lain, merupakan inisiasi masyarakat atau kebutuhan atas muatan lokal.

“ Mekanisme pemantauan dan peninjauan sebuah Perda diantaranya penyusunan Propemperda yang terinventarisir. Kemudian memasukkan Perda baru, Perda perubahan, Perda pencabutan “ Kata Ketua DPRD Berau, Hj Sarifatul Syadiah S.Pd M.Si.

Lebih lanjut Sarifatul menjelaskan, pemantaun dan peninjauan Perda selanjutnya dapat dilakukan dengan cara, update melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dilakukan sosialisasi dengan seluruh steakhoulder yang berhubungan dengan Perda, kemudian dilakukan harmonisasi secara berkelanjutan dengan Kemendagri. Karena itu, agar Perda - Perda lebih efektif maka harus disosualisasikan kepada seluruh stake holder.

“Anggota DPRD mesti lebih memahami tupoksinya untuk ikut membantu mensosialisasikan Perda – Perda tersebut, serta mencari referensi di daerah mana yg pelaksanaanya sudah efektif. Selanjutnya DPRD sambil mendorong pemerintah daerah Untuk membuat Perbub atas Perda tersebut, sehingga Perda – Perda yang ada lebih efektif pelaksanaannya” Jelasnya.

Tujuan membuat Perda - Perda yang akomodatif dan menghindari adanya diskriminatif.

“ Dalam pembuatan Perda mestinya no one left behind. Didalamnya termasuk kaum minoritas. Jadi tdak ada masyarakat, golongan, komunitas yg tertinggal dalam konteks prmbangunan, termasuk penyandang disabilitas “ Imbuhnya.

Begitu juga dengan inklusif terhadap disabilitas, Perda bisa jadi mengakomodir kearifan lokal, namun kearifan yg dimaksud mesti yg berkemajuan bukan mmbawa efek negatif, atau melanggar HAM.

“ Nah kegiatan pelatihan pemantauan peninjauan regulasi sebagai salah satu upaya Untuk meningkatkan kinerja,kualitas, dan kapabilitas dari seorang anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran,dan pengawasan serta mendorong untuk terciptanya suatu proses keberlangsungan pembentukan kebijakan yang ada. Dan DPRD yang salah satu fungsinya dalam hal legislasi, agar lebih partisipatif dan inklusif. Urai Sarifatul.

Dikatakannya, salah satu permasalahan yang ada di sejumlah daerah saat ini menjadi perhatian luas adalah adanya Perda yang dinilai bermasalah, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya, maupun karena diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Berkaitan hal tersebut peran lembaga DPRD untuk memantau dan meninjau Perda harus sejalan dan seirama dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Kabupaten,dan Kota.Tandasnya. (Bangun Banua)  

Bagikan Ke:

Populer