blog-img
09/08/2019

RAPBD Berau Tahun 2020 Rp 2.1 Triliun Lebih

Bangun Banua | Keuangan

Tanjung Redeb -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar rapat Paripuran ke  XI, dengan agenda kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun Anggaran 2020. Dalam rapat paripurna tersebut juga dilakukan penyampaian Fraksi – Fraksi DPRD Berau, terhadap persetujuan penetapan Raperda tentang revisi RPJMD tahun 2016 – 2021 menjadi Perda Kabupaten Berau.

Acara yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Hj Sarifatul S.Pd M.Si ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD Berau, Jum'at (9/8) pagi , dihadiri Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM , Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo, anggota Dewan, Forkopimda, kepala dinas, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya. Hasil kesepakatan KUA PPAS tersebut, yang tertuang dalam RAPBD 2020 sebesar Rp 2.103.811.194.000. Angka ini menurun jika dibanding dengan APBD murni tahun 2019 lalau, yang jumlahnya mencapai Rp 2,4 triliun.

Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM dalam sambutannya mengucapkan terimkasih kepada anggota Dewan atas semua saran dan masukan selama pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020, sehingga nota kesepakatan ini dapat ditandatangani bersama secara resmi dalam sidang Dewan yang terhormat hari ini.

Menurut Bupati Muharram hasil kesepakatan KUA dan PPAS selanjutnya akan disampaikan kepada perangkat daerah sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui surat edaran kepada daerah tentang Pedoman RKA-SKPD Tahun anggaran 2020.

Bupati Muharram meminta perangkat daerah menyusun dengan baik seluruh RKA tahun 2020 dan harus berorientasi kepada kinerja yang memuat input, output, outcome dan benefit. Diharapkan kinerja pembangunan dapat terukur dan berdampak positif terhadap masyarakat serta harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sesuai perundang undangan yang berlaku, dan Permendagri nomor 33 tahun 2019.

Selain itu, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Petunjuk Pelaksana (Jutlak) sehingga Raperda tentang APBD tahun 2020 dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Berau, Muharram mengatakan, dalam penyampaian KUA-PPAS adalah hal yang wajar jika Pemda memberikan target pedapatan yang rendah. “APBD 2019 lalu setelah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), sehingga bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Karena itu kami tidak bisa pasang target terlalu tinggi, seperti tahun 2019 murni Rp 2,4 lalu. Karena untuk antisipasi pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan perkiraan,” ungkapnya.

Menurut Bupati Muharram, APBD Berau bisa saja lebih dari KUA-PPAS, atau sebaliknya turun dari target. Mengingat APBD Berau sangat tergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Seperti diketahui, APBD Berau mayoritas berasal dari dana perimbangan dan bagi hasil tambang batu bara, yang jumlahnya lebih dari 60 persen. Namun Bupati Muharram optimistis, APBD Berau bakal melebihi target yang ditetapkan dalam KUA-PPAS tahun 2020. “Kalau nanti anggaran kita berlebih, kita masukan dalam perubahan. Itu trik supaya kita tidak kelabakan. Bayangkan kalau kita pasang plafon anggaran yang tinggi, ternyata anggarannya dari pemerintah pusat tidak turun memang sengaja dibuat bergitu,” jelasnya.

Dalam KUA-PPAS, Pemkab Berau memprioritaskan sejumlah program. Di antaranya pemerataan infrastruktur dasar, kualitas sarana dan prasaran transportasi, pengembangan agribisnis, investasi pembangunan dan program pengentasan kemiskinan. Pungkasnya.(bangun banua)

Bagikan Ke:

Populer