blog-img
01/12/2018

Perda APBD Tahun Anggaran 2019 Disahkan

Bangun Banua | Keuangan

Setelah pembahasan kurang lebih seminggu, akhirnya Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di sahkah menjadi Perda APBD daalam acara Paripurna ke 19,  Jumat (30/11/2018), di Ruang Rapat Utama  Paripurna DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto,  pukul 10.45 Wita.  Penandatanganan RAPBD  2019 oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, Ketua DPRD Syarifatul Sya’diah didampingi waki H Saga dan Abdul Waris

Hal ini sesuai dengan deadline yang sudah disebutkan dimana pengesahannya akan dilakukan paling lambat 30 November 2018.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan anggota legislatif yang sudah bekerja keras dalam dan juga untuk para anggota fraksi partai yang sudah menyampaikan pandangan akhirnya sekaligus memberikan persetujuan.

“Ini sesuai dengan tahapan sebagaimana dilansir peraturan menteri dalam negeri nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dan melalui sidang paripurna ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah kabupaten khususnya yang tergabung dalam tim anggaran pemda yang sudah menyusun anggaran ini hingga kemudian disahkan oleh DPRD,” jelasnya.

Dalam sambutannya juga, Wabup menjelaskan sebelum ditetapkannya oleh DPRD melalui mekanisme yang disampaikan terlebih dahulu ke pemprov paling lambat 3 hari kerja setelah dilakukan persetujuan bersama untuk dilakukan evaluasi yang ditetapkan melalui keputusan gubernur Kalimantan Timur. Hal tersebut merupakan amanat peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur pada pasal 10 ayat 1.

Wabup juga kembali membacakan rincian anggaran yang digunakan pada 2019. Dalam penyampaian tersebut, belanja daerah pada APBD direncanakan sebesar 2.415 triliun. Angka yang disampaikan tersebut merupakan total rincian dari pendapatan daerah yakni pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar 213.228 miliar, terdiri dari 4 komponen penerimaan yaitu pajak daerah sebesar 58 miliar, retribusi daerah 16.042 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 29.231 milyar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 109.953 milyar. Selain itu ada juga dari dana perimbangan yang direncanakan sebesar 1.822 triliun terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak 1.008 triliun, dana alokasi umum sebesar 596.930 miliar, dan dana alokasi khusus 217.445 milyar.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 387.256 miliar terdiri dari pendapatan hibah 34.822 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 231.880 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus (dana insentif daerah) 10.652 miliar, dan dana desa dan desa adat 109.901 miliar.

Sebelum melakukan pengesahan, terlebih dahulu mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Berau. Dan dalam penyampaiannya, 8 fraksi tersebut pada dasarnya menyetujui apa yang sudah dipaparkan oleh Bupati  Berau, Muharram saat paripurna sebelumnya, yakni pada Kamis (22/11/2018) lalu. Hanya saja, ada beberapa catatan yang memang ditujukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengoptimalan penggunaan anggaran di tahun 2019.

Untuk penyampaian pandangan akhir fraksi yang disampaikan diantaranya, partai Nasdem yang disampaikan oleh Achmad Rijal, mengatakan bahwasannya pengesahan Raperda anggaran tahun 2019 menjadi Perda ini memang seharusnya dilakukan karena sudah sesuai dengan apa yang menjadi pemaparan penggunaan dananya. Sedangkan pandangan akhir fraksi partai Gerindra yang disampaikan oleh Feri Kombong, mengatakan jika pengesahan raperda ini memiliki peran strategis untuk mendukung pelayanan publik, dimana ini juga salah satu mekanisme pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penyampaian pandangan akhir fraksi partai Demokrat yang disampaikan Rustan, mendukung segala upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengapresiasi segala usaha yang dilakukan pemerintah. Dan untuk penutup penyampaian pandangan akhir fraksi dari partai Golkar, yang dibacakan oleh Elita Herlina, mengungkapkan bahwa ini sudah merupakan mekanisme dan prosedur akhir sekaligus sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Tak hanya itu, juga diharapkan RAPBD yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bagikan Ke:

Populer