blog-img
26/12/2018

Nota Kesepahaman Propemperda 2019 Diteken

Bangun Banua | Pemerintahan

Sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah Berau dengan DPRD Berau tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019 ditandatangani pada Rabu (26/12/2018) pada Rapat Paripurna ke 21 di ruang rapat gabungan DPRD Berau Jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb. Acara dihadiri Bupati Berau Muharram, Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, Wakil Ketua H Sa’ga, anggota DPRD dan  Organisasi Perangkat Daerah.

Raperda sejumlah 22 tersebut terdiri dari 4 Raperda inisiatif DPRD dan 18 Raperda dari pemkab Berau. Raperda inisiatif itu adalah Raperda tentang perubahan pertama Perda Berau nomor 12 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Berau, Raperda Perusda perkebunan, Raperda perlindungan petani sawit mandiri, dan Raperda perlindungan tenaga medis dan pasien.

Dikatakan Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, pelaksanaan MoU Propemperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dalam perjalanannya pembentukan Perda yang baik juga harus esuai dengan undang-undang, yaitu jelas tujuannya, kesesuaian dan kedayagunaan serta keterbukaan mulai dari proses persiapan pembahasan yang bersifat transparan sehingga masyarakat bisa seluas-luasnya memberikan masukan.

“Kami dari DPRD juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemkab Berau atas kinerjanya di tahun 2018 dengan banyaknya penghargaan yang diraih, mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi. Dan untuk flashback 2018 ada 17 Raperda yang disahkan menjadi Perda termasuk 5 Perda inisiatif, dimana untuk rapat paripurna dan pengesahannya sudah 100 persen dilaksanakan,” jelasnya.

Dan untuk Propemperda 2019 nanti, dikatakan Sari untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan, bisa segera menyampaikan usulannya untuk kemudian digodok dan penetapannya tidak telat seperti yang terjadi di 2018.

Bupati Berau Muharram Spd MM mengatakan jika nantinya Perda apapun yang disahkan harus jelas objek hukumnya ke siapa dan peraturan yang disahkan juga jelas keberadaannya.

“Dalam artian nanti kewenangan penegakan aturannya jelas sehingga tidak ada hambatan, dan sanksi atas pelanggaran Perda itu juga jelas. Jangan sampai ada Perda yang dibuat tetapi tidak jelas fungsinya, contohnya saja pelanggaran tabrakan portal Jalan Bujangga yang sudah sering dilakukan tapi untuk sanksinya kemudia tidak jelas. Dan untuk Perda yang merupakan perubahan, tidak perlu ada naskah akademik jika perubahannya tidak siginifikan. Ini memang persyaratan wajib adanya naskah akademik tersebut, tetapi kalau bisa dibuat efisien kenapa tidak? Itu juga sesuai dengan aturan yang ada, sehingga semua produk yang disusun targetnya agar penyelenggaraannya bisa lancar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Berau.

Sedangkan untuk 18 Raperda yang merupakan ajuan dari Pemkab Berau dari beberapa dinas yang juga tercantum dalam MoU diantaranya Raperda tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pembangunan daerah Berau, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Berau tahun 2016-2021 yang keduanya diprakarsai oleh Bapelitbang Berau. Raperda yang diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagian ekonomi yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 1998 tentang pembentukan perusahaan daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau, Raperda tentang penyertaan modal Pemkab Berau pada perusahaan Bhakti Praja Kabupaten Berau.

Raperda yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau yakni Raperda tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol. Raperda tentang perlindungan ikan Hiu, Pari Manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut Berau oleh Dinas Perikanan Berau.

Bagikan Ke:

Populer