blog-img
04/07/2019

DPRD Kembali Fasilitasi Hearing Kasus Amsal

Bangun Banua | Ketenagakerjaan

Tanjung Redeb-

Setelah berunjuk rasa  pada Rabu (3/7) siang, DPRD akhirnya kembali memanggil pihak PT BUMA dan Federasi Buruh Indonesia (FBI) Berau serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau untuk duduk bersama membahas kembali kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh PT BUMA. Ini merupakan kali kedua hearing yang dilakukan.

“Kami kaget sebenarnya ketika kembali dipanggil untuk mengikuti hearing dengan pembahasan yang sama seperti sebelumnya. Padahal, dari hasil hearing pertama pada 25 Februari kan sudah selesai, bahwa untuk kelanjutan kasus ini menunggu hasil dari kepolisian dan mengikuti semua prosedur sesuai undang-undang,” jelas Humas PT BUMA Junaidi pada Kamis (4/7) di ruang rapat gabungan DPRD Berau Jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb.

Sedangkan untuk kewajiban membayar upah dikatakan pihak BUMA itu tidak bisa diberikan karena yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi dan masa kontrak kerjanya juga sudah berakhir sejak Juni 2018 lalu.

Namun, hal ini dibantah oleh Ketua DPC FBI Berau Suyadi. Dikatakannya, pihaknya kembali mempertanyakan kelanjutan kasus PHK sepihak ini lantaran sampai saat ini tidak ada kejelasan nasib dari pihak yang di PHK yakni Amsal. Padahal, sudah cukup lama durasi menunggu kepastiannya sejak Februari lalu. Menurut Suyadi untuk kasus yang menimpa Wakil Ketua PK FBI, Amsal tersebut sudah berlarut-larut.

“Kalau menurut undang-undang, ini sudah melanggar undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 1 tentang pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan, ayat 2 yaitu selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, juga menjadi problem sebagai buntut dari PHK yang diterima, hingga pelanggaran hak berserikat yang diduga dilakukan oleh PT BUMA. Nah, kejelasan pemberian upah itulah yang belum dilakukan sampai saat ini, dan tentunya menjadi pertanyaan bagi kami,” tegasnya.

Menanggapi kedua belah pihak yang beranggapan bahwasannya semuanya sudah berjalan sesuai aturan, anggota DPRD M Yunus yang juga memimpin hearing menegaskan bahwa untuk kasus Amsal ini perlu kesabaran di setiap proses yang dijalankan, termasuk menunggu hasil dari Polres, karena kasus tersebut sudah masuk dalam ranah kepolisian.

Untuk diketahui di hearing sebelumnya, Amsal juga telah memaparkan jika apa yang dijelaskan pihak BUMA tidak sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Menurutnya, ia mendapatkan SP3 lantaran fingerprint miliknya tidak terbaca sehingga keterangan di absen dirinya adalah alpa alias tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Dan dari Disnakertrans juga mengaku sudah menerima surat tembusan dari serikat buruh dan sudah dilaporkan juga ke Polres, sehingga untuk menghindari adanya tumpang tindih hukum maka pihak Disnakertrans menunggu hasil penyelidikan Polres agar kemudian bisa diambil langkah selanjutnya. Ini juga menghindari jangan sampai keputusan yang diambil Disnaker jadi kontradiktif atau bertentangan dengan hasil penyelidikan polisi.(Bangun Banua)

Bagikan Ke:

Populer