blog-img
03/12/2018

Disnaker Harus Kawal Kenaikan UMK

Bangun Banua | Ketenagakerjaan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Syahruni mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengawal kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau 2019 sebesar Rp 3.120.996 , yang sudah ditandatangani Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang juga sudah menerbitkan Salinan Keputusan Gubernur Nomor 561/K.554/2018 tentang penetapan upah minimun Kabupaten Berau tahun 2019 yang minimal Rp 3.120.996. 
Dikatakan Syahruni terkait UMK ini, perusahaan harus patuh dan taat. “Kalau ada perusahaan yang tidak membayar sesuai ketentuan harus diberi sanksi,” tegasnya.
Syahruni juga menambahkan, pengawalan dimaksud adalah, pertanggal 1 Januari tahun 2019 OPD terkait terutama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Sebelumnya, Anggota juga meminta seluruh unsur terkait mendukung kenaikan UMK tahun 2018 sebesar Rp 2.889.009, kemudian ditahun 2019 bertambah senilai Rp 231.987 .

Dalam hal ini, setiap perusahaan diminta menjalankan kenaikan UMK, bagi yang tidak, disarankan agar diberi teguran. "Kenaikan UMK harus didukung, pasalnya hal tersebut dapat mensejahterakan kaum pekerja yang nantinya akan bermuara kepada pengentasan kemiskinan," Ungkapnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan regulasi tersebut sejumlah unsur seperti Pemerintah Daerah, perusahaan dan tenaga kerja harus saling berkoordinasi. “ Utamanya mematuhi apa yang telah disepakati, agar hak para pekerja dapat terakomodir,” pintanya.
Karena itu harus ada upaya teguran dari Disnaker untuk perusahaan yang tidak menerapkan UMK. 
Disebut Syahruni, jika sebuah regulasi telah melewati sebuah kajian yang matang, maka setiap unsur yang terkait harus melaksanakan. Jika tidak langkah pemberian sanksi harus dilakukan. Pekerja merupakan unsur penting untuk kemajuan suatu perusahaan, sementara jika perusahaan maju maka akan berdampak positif Pemerintah Daerah , terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.
Iswandi menambahkan, kenaikan UMK sebesar Rp3.120.996 ini merupakan hal yang relevan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, hal ini pantas didukung oleh semua pihak. 
"Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan penerima upah dan meningkatkan loyalitas serta produktifitas kerja," Harapnya. 
Jika selama ini ada indikasi pelanggaran hak pekerja yang dirangkum tiap tahun oleh Disnaker, harus menjadi bahan evaluasi. Untuk itu dia meminta, OPD terkait harus memberikan laporan pada bupati terkait pelanggaran, agar ditindak lanjuti untuk mencarikan solusinya. Tandasnya. 

Bagikan Ke:

Populer