blog-img
16/11/2018

Dewan Tuntut Tanggung Jawab Pemprov Kaltim Jalan Poros Sambaliung - Lenggo

Bangun Banua | Infrastruktur

Kebutuhan infrastruktur masih menjadi aspirasi utama bagi masyarakat daerah pesisir, mulai soal jalan, jembatan hingga pelabuhan. Aspirasi ini pun disuarakan warga pesisir Wakil Ketua II DPRD Berau, Abdul Waris  saat melakukan reses sejak, Kamis (15/11) , hingga sekarang, Minggu (18/11). 

Menurutnya Waris, infrastruktur ini menjadi tumpuan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, seperti warga Teluk Suleman, Kecamatan Biduk Biduk mengharapkan pembangunan pelabuhan. " Aspirasi warga Teluk Suleman ini sudah kami diskusikan, dimana ada ruang kosong. Tetapi disisi lain, jalan poros kampung juga mendesak, katrena menyangkut pergerakan perekonomian masyarakat barang dan jasa," ungkapnya.

Terkait persoalan jalan tersebut, sambung  Waris, warga juga keluhkan jalan poros provinsi, mulai dari  Sambaliung sampai menuju Lengo (Tembudan), Kecamatan Biduk  Biduk. Dimana  jalan tersebut banyak yang mengalami rusak parah, sehingga perlu perhatian khusus. " Kami sudah mendorong Pemkab Berau untuk menyampaikan kepada Pemprov Kaltim sebagai penangung jawab  jalan tersebut. Alkhamdulillah mendapat respon, informasinya akan digelontorkan Rp 50 miliyar untuk melakukan pembenahan jalan tersebut di beberapa titik parah tingkat kerusakanmnya. bahkan kelas jalannya mau dinaikkan oleh Pemprov Kaltim menjadi kelas jalan rigit, karena jalan itu dilalui kendaraan - kendaraan yang tonasenya terbilang sangat berat," Ujar politisi Partai Demokrat ini.

Yang kedua tidak terlepas terkait potensi dengan pertanian, perikanan dan pariwisata, dan hal ini sudah disampaikan kepada instansi terkait. Karena  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD), daya saing yang harus ditingkatkan adalah perikanan, pertanoan dan pariwisata. " Hal ini juga sudah kami komunikasikan dengan Pemerintah Daera, agar potensi perikanan, pertanian dan pariwisata dapat diakomodir, karena ini tanggung jawab moral kami juga untuk menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan kegiatan reses kami selama ini," Urainya.

Dikatakannya, hasil reses di tri wulan ketiga ini atau diakhir tahun akan diusulkan untuk dimasukkan kedalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019, atau dimasukkan ke APBD 2020. " Karena di APBD 2019 ini sudah ada kesepatan antara legislatif dan eksekutif, didalam APBD 2019 itu sebagian dari hasil reses pertama dan ke dua. Memang ada beberapa  jalan - jalan kampung yang belum tuntas, dan sekarang jalan - jalan kampung tersebut menjadi prioritas," ucapnya.

Sedangkian disektor perikanan dan pertanian  perlu stimulus , apakah itu bentuk bantuan, maupun kemudahan - kemuduhan untuk menjalankan aktifitas di daerah pesisir. " Khusus infrastruktur jalan Pulau  Maratua, bukan hanya kita memberikan  perhatian, tetapi  Pemprov Kaltim juga memberikan perhatian. Dimana pembangunan infrastruuktur jalan tersebut digelontorkan Rp 80 miliyar. Nah ini akan kita lihat gerakan ekonomi di masyarakat, lalau sisi - sisi mana yang belum terakomodir. Karena itulah saya melakukan reses di Pualau Maratua ini, aspirasi apa saja yang akan disampaikan warga setempat, dan nanti akan kita perjuangkan ke Pemerintah Daerah," Ungkapnya.

Bagikan Ke:

Populer