Artikel Details

Dalam paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Berau, masing-masing memberikan pendapat dan harapan untuk penggunaan anggaran tahun 2019, agar sesuai yang diharapkan dan digunakan sebagaimana mestinya. 8 fraksi menyatakan saran dan kesimpulannya terhadap pengesahan Perda APBD tersebut, dan fraksi Golkar menyatakan persetujuannya namun masih ada beberapa masukan yang ditujukan untuk pemerintah Berau, khususnya pengoperasian kembali CT Scan RSUD Abdul Rivai yang sangat diperlukan masyarakat.

“Fraksi Golkar berharap nantinya pada pelaksanaannya APBD yang ada tetap memperhatikan prinsip transparan dan efisien dalam pngelolaan daerah. Optimalisasi program anggaran sesuai prioritas dapat dilksanakan secara efektif dan efisien,” terang Elita Herlina membacakan pandangan akhir pada Paripurna Jumat (30/11/2018) lalu.

Beberapa catatan yang masuk dalam list fraksi ini adalah untuk di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, dan infrastruktur, yang dianggap harus mendapatkan prioritas untuk kemajuan pembangunan di Berau.

Untuk bidang pendidikan, peningkatan SDM dan mutu pengajaran guru sangatlah penting. Khususnya untuk di perkampungan atau di daerah terpencil yang notabenenya jauh untuk akses ke kota kabupaten, diperlukan adanya perpustakaan dan tempat ibadah, guna menunjang proses belajar mengajar yang ada agar lebih maksimal. Sedangkan untuk bidang kesehatan, dikatakan Herlina perlu pengoperasian kembali alat CT Scan (mesin pemindai berbentuk lingkaran yang besar, cukup untuk dimasuki orang dewasa dengan posisi berbaring. Alat ini dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan).

“CT Scan merupakan salah satu alat vital yang harus diaktifkan di rumah sakit mengingat fungsinya yang snagat penting. Selain itu juga di RSUD Abdul Rivai perlu diadakan alat cuci darah agar pasien tidak perlu jauh-jauh ke luar daerah. Dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, puskesmas, posyandu dan puskesmas pembantu (pustu) terutama yang ada di kampung-kampung, bisa dimaksimalkan fungsinya,” tambahnya.

Bidang pariwisata, fraksi ini juga memandang perlunya penganggaran lebih besar untuk objek wisata unggulan. Yakni untuk mendukung infrastruktur yang ada dalam proses pengembangan wisata itu sendiri. Juga untuk wisata budaya bisa mengoptimalkan keberadaan keraton Sambaliung dan Gunung Tabur, sehingga ada wisata dalam kota yang bisa dikunjungi wisatawan sebelum mereka mendatangi objek wisata sekitar Berau seperti Pulau Derawan dan Maratua.

“Infrastruktur juga sangat penting khususnya jalan dan jembatan yang menjadi akses masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari. Untuk itu tidak adanya jembatan dan kondisi jalan yang rusak di kawasan hutan bisa dicarikan solusinya, misalnya melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang ada. dan dari reses yang dilakukan beberapa waktu lalu, ada 3 kampung di daerah Long yaitu Long Kelay, Long Lusui dan Long Lancip yang tidak bisa dilewati kecuali melalui sungai. Masalahnya, kalau sungai banjir itu tidak bisa dilalui, dan dikhawatirkan kalau ada yang sakit memerlukan pertolongan segera. Jadi diharapkan pemerintah daerah melalui kemitraan masyarakat dan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan bisa meminta SK dari Kementerian Kehutanan sehingga APBD bisa masuk,” tegasnya.

Poin selanjutnya adalah seluruh SKPD dapat memgoptimalkn kinerja dan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai arah dan kebijakan pembangunan daerah. Meningkatkan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta perluasan lapangan kerja. Dan terkait pinjaman tanpa agunan, dikatakan Elita fraksi Golkar pada dasarnya setuju dan mendukung, tetapi OPD terkait tidak boleh melakukan apapun sebelum Perda pinjaman ini disahkan. Dan untuk pemberian pinjamannya juga harus kepada yang benar-benar mendapatkan dan digunakan untuk kemajuan usaha, jadi bentuk usaha yang dijalankan dengan dana pinjaman ini harus ada pembinaannya secara berkelanjutan.