Artikel Details

Jumlah kunjungan wisatawan ke Berau, tak bisa dipisahkan dari kondisi jalanan yang menuju ke daerah wisata tersebut. Jika kondisi jalan mendukung maka wisatawan akan kembali lagi datang, dan sebaliknya jika jalanan tidak bagus, maka pengunjung juga akan berpikir untuk datang kembali ke Berau.

Hal ini juga ditanggapi oleh anggota Komisi II DPRD Berau, Muhammad Yunus. Diakuinya, jika sebagian besar ruas jalan di Berau memang rusak, bahkan ada yang rusak berat. Dan permasalahan ini sebenarnya bisa diatasi dengan gencar mendorong pengalihan pengelolaan jalan yang jadi kewenangan Pemprov dan pemerintah pusat, untuk menjadi kewenangan kabupaten.

“Kalau kita serius, dari Dinas Pekerjaan Umum, Dishub, Disbudpar, pemerintah bisa konsolidasi ke provinsi hingga pusat agar ruas jalan yang rusak ini diajukan menjadi kewenangan daerah. Saya yakin ini pasti berhasil,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (19/11/2018).

Diyakininya, dengan kondisi jalan yang ada saat ini, akan berpengaruh dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Berau. Terlebih, dengan adanya pengembangan wisata sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini tentu perlu diperhatikan.

“Kabupaten Berau ini bisa dikatakan kabupaten paling lengkap diantara kabupaten lain se-Indonesia. Dari hulu hingga ke hilir, semua dipenuhi potensi wisata yang menarik, di darat dan di laut. Sehingga perlu kerja sama antar SKPD dalam peningkatan infrastruktur yang ada, bukan hanya kewenangan Disbudpar,” tuturnya.

Selain dengan lintas SKPD, perlu juga keterlibatan pihak ketiga, baik itu perusahan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dari investor.

“Pihak ketiga juga perlu, jadi mereka yang membangun dan mereka yang mengelola. Nanti hasil dibagi dua dengan pemerintah daerah sebagai pemilik objek wisata. Intinya, ini tugas dan tanggung jawab bersama dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Berau, dan kami dari DPRD siap membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan itu,” tutupnya.