Artikel Details

BERAUVISION.COM,TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Kabupaten Berau mengikuti kegiatan secara virtual dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Deklarasi Kesiapan Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Seketariat DPRD Kabupaten Berau.

Usai menggelar kegiatan Ketua DPRD Kabupaten Berau, Madri Pani mengatakan Kepala BPK Wilayah Kaltim Dadek Nandemar meminta instansi pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi pertanggungjawaban secara tepat, cepat dan berkualitas.

“Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah harus diwujudkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapnya saat ditemui di DPRD Kabupaten Berau (25/8/2020).

Kepala BPK Wilayah Kaltim Dadek Nandemar juga menekankan bahwa hal yang paling penting adalah dampak transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Ia mengatakan masyarakat semakin dewasa dan paham bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan pemerintah merupakan sebuah amanat sehingga transparansi sebuah keharusan.

Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Ia menyampaikan bahwa tata kelolanya, manajemennya pemerintah daerah harus baik, sasarannya harus tepat, dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, serta melalui proses cepat dengan manfaat maksimal untuk rakyat.

Ia juga mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Berau. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Berau memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

“Menurut BPK Pemerintah Provinsi, Berau merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya,” pungkasnya (adv)

Penulis : Pilip

Editor : Tim

Sumber : berauvision