Artikel Details

Sebagai salah satu agenda masa sidang IITahun 2018, sebanyak 39 anggota DPRD Berau melaksanakan reses, guna menjaring aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Agenda reses bagi Anggota Dewan tersebut memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi masyarakat. Sebab melalui reses aspirasi masyarakat maupun konstituen dapat terserap secara langsung.

"Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan masa reses anggota DPRD ini untuk menyampaikan aspirasinya terkait masalah-masalah yang saat ini berkembang di masyarakat," kata Ketua DPRD Berau, Hj Sarifatul Sya'diah S.Pd M.Si.

Pihaknya mengatakan, penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh DPRD Berau tersebut dibagi menjadi lima daerah pemilihan sesuai dengan ketika anggota DPRD mencalonkan diri.

"Usai melaksanakan reses, akan melaporkan hasil resesnya dalam paripurna yang dihadiri SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui laporan tersebut tentu permasalahan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat ditindaklajuti dan diselesaikan oleh pemerintah," ucapnya.

Karena selama reses tersebut akan didapatkan masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan. Karena itu, anggota Dewan harus siap menerima segala saran, kritik dari masyarakat untuk bahan usulan kepada pemerintah daerah. Tentunya usulan dari masyarakat akan disesuaikan dengan skala prioritas berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karea itu, reses yang dilakukan anggota DPRD, sekaligus meninjau langsung kondisi masyarakat. Sehingga usulan yang ada, bisa diperjuangkan dalam program pembangunan berdasarkan fakta di lapangan. “Semua usulan akan menghasilkan catatan bagi anggota DPRD untuk ditindaklanjuti, melalui koordinasi dan membangun komunikasi dengan pihak eksekutif.

Dengan hharapkan bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020 atau anggaran belanja tambahan (ABT) 2019 . Sehingga akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 mendatang.

“Tapi tidak semua usulan dan masukan bisa terakomodasi. Tentunya sudah pasti melihat kemampuan keuangan dan juga apa yang menjadi kewenangan daerah juga,” pungkasnya.